Sensus Pertanian merupakan sebuah upaya untuk memotret keadaan sektor
pertanian di seluruh negeri dengan akurat dan komprehensif. Publikasi
Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II merupakan
hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023. Pada publikasi
tahap kedua, Badan Pusat Statistik menyajikan data dan informasi yang
lebih lengkap dan pembaruan dari publikasi tahap pertama. Publikasi Hasil
Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II di kabupaten/kota
hanya 1 (satu) jenis publikasi, yaitu Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap
Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP), yang terdiri atas:
1. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan,
2. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Hortikultura,
3. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Perkebunan,
4. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Peternakan,
5. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Perikanan, dan
6. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Kehutanan.
Publikasi
Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha
Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan ini memuat informasi mengenai
penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, usaha pertanian secara umum, dan
data rinci terkait Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan.
Data
dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka,
tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang
kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaan
Sensus Pertanian 2023 merupakan kolaborasi dan kontribusi besar dari
para petani, asosiasi pertanian, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan
(KTNA), akademisi, Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, serta semua pihak yang terlibat.